Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Isu Aktual di BUMN – Raker Komisi 6 dengan Wakil Menteri BUMN II, Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan PT PDIPB
Tanggal Rapat: 3 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 6 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Wakil Menteri BUMN II
Pada 3 Februari 2020, Komisi 6 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II, Dirut PT KBN, PT KIM, PT KIW dan PT PDIPB tentang isu aktual di BUMN. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 19:36 WIB.
Sebagai pengantar rapat, Hekal menjelaskan bahwa Komisi 6 bermaksud menggali informasi tentang tantangan atau hambatan, serta strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, baik finansial maupun non-finansial, berikut juga dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Wakil Menteri BUMN II
- Sesuai dengan misi Presiden periode ke-2, bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk
membangun kawasan industri yang berkaitan dengan zona-zona ekonomi tertentu. Adapun upaya yang ditempuh dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan sektor adalah sebagai berikut: (1) Modernisasi pertanian, (2) Hilirisasi pertambangan, (3) Transformasi sektor jasa dan (4) Pembangunan infrastruktur berkelanjutan. - Melihat perencanaan jangka menengah pemerintah, memang menjadi bahan diskusi yang panjang bagi Kementerian BUMN, tetapi jujur Kementerian BUMN harus lakukan focusing karena banyak sekali pemda yang mengajukan daerahnya sebagai kawasan industri.
- Kementerian BUMN juga mengupayakan perbaikan transformasi struktural dengan revitalisasi industri pengolahan yang mencakup: (1) Perbaikan lingkungan usaha, (2) Modernisasi industri dan (3) Penerapan teknologi industri 4.0.
- Mengenai kinerja keuangan, saat ini keadaannya cukup baik dan cukup profitable meskipun belum terlalu optimal, karena Kementerian BUMN fokus pada ekspansi baru.
PT KBN
- Visi PT KBN adalah menjadi kawasan industri yang berintegrasi dengan pelabuhan berwawasan lingkungan dan bertaraf Internasional.
- Pemegang saham PT KBN sejumlah 73% saham dikuasai oleh Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya ada di Pemerintah Daerah.
- Terdapat 77% aset yang sudah disewakan di bidang industri.
- Strategi dan langkah berkelanjutan PT KBN dalam pengelolaan bisnis adalah sebagai berikut ; (1) Ekspansi kawasan industry, (2) Verifikasi usaha fokus pada usaha yang mendukung care business, (3) Cost Leadership dan (4) “Proper Biru” Pengelolaan lingkungan.
Persero Batam
- Laporan keuangan Persero Batam dalam 5 tahun terakhir, keuangan sedang mengalami penurunan dan menyebabkan kerugian, namun Persero Batam sudah membuat rencana kerja sama dengan Pelindo I dan Pelindo II.
PT Kawasan Industri Medan
- Sumatera Utara memiliki infrastruktur konektivitas maupun kawasan yang mendukung aktivitas industri. Adapun fokus Sumatera Utara kedepannya adalah pemanfaatan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi.
- Pertumbuhan aset PT KIM selalu naik dari tahun 2014 sebesar Rp316M dan terus naik hingga tahun 2018 mencapai Rp418-419M. Target PT KIM di tahun 2020, pertumbuhan aset mencapai angka 708.
- Tahun 2023 yang menjadi isu terpenting bagi PT KIM adalah bagaimana PT KIM akan menjadikan Kawasan Industri Medan (KIM) sebagai industri modern dan sebagai global supply chain di wilayah barat Indonesia.
PT KIW
- PT KIW adalah kawasan industri yang paling lengkap dan paling taat hukum di Jawa Tengah.
- Kinerja PT KIW tmemiliki tren yang selalu meningkat. Terkait dengan kinerja keuangan, PT KIW memang masih didominasi dengan penjualan tanah kavling.
- Saat ini persediaan tanah makin sedikit, dan ini menjadi tugas bagi PT KIW, karena kawasan industri PT KIW berbeda dengan kawasan lainnya, kalau kawasan lainnya menggunakan Hpl, PT KIW menggunakan HGB.
- Persediaan tanah selalu menurun, dan ini akan jadi tugas bersama untuk menyediakan tanah kawasan industri.
- PT KIW memang mengalami kendala di finansial, jadi PT KIW memanfaatkan lahan yang ada dan luas lahan KIW di Semarang kurang lebih 250 Ha. Saat ini terdapat lahan seluas 65 Ha yang belum matang, sedangkan kemampuan PT KIW terbatas di bawah 10 Ha.
- Terdapat sisa lahan seluas 27,3 Ha, dan sisa lahan tersebut sudah masuk ke dalam kawasan aerocity, sehingga agak sulit bagi PT KIW untuk melakukan pembebasan lahan.
PT Kawasan Industri Makasar
- KIMA itu sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat (BUMN) 60%, Pemprov Sulsel 30% dan Walikota Makassar 10%. KIMA masuk aerocity karena berada di Biringkanaya, dimana wilayah ini merupakan aerocity sehingga ini menyulitkan KIMA untuk pembebasan lahan.
- Salah satu isu strategis KIMA adalah adanya permintaan dari Pemprov Sulsel agar KIMA menjadi pemegang saham sebesar 49% di Kawasan Industri Bantaeng.
- Saat ini KIMA sedang membangun KIMA Digital Services, untuk interkoneksi sumber resources bahan
baku di kawasan industi. Nantinya KIMA juga akan menaruh CCTV di beberapa wilayah. - KIMA pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai kawasan industri terbaik di tahun 2019 versi Majalah Investor.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)